Oleh: Bung Maulana Yusuf Amrullah
Barangkali sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang bertugas di setiap lembaga negara untuk menjaga kondusifitas, tentu dengan beragam motif dan alasan yang menyertainya.
Ada yang betul-betul menjadi garda terdepan untuk menegakkan sebuah aturan, ada pula yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan tak jarang juga yang hanya menjadi Benalu. Terlepas dari apapun motif serta alasannya yang jelas saya menaruh apresiasi terhadap Kordiv SDMO Bawaslu Banten karena dengan narasi yang beliau sampaikan, saya merasa semakin bersemangat untuk mengawal setiap agenda pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 tersebut berjalan sesuai koridor yang sudah di tetapkan.
Narasi yang beliau sampaikan sungguh penuh dengan beragam kiasan kata, dan drama , Jika beliau merespon sekaligus menyertakan secara latarbelakang beliau adalah seorang dosen, atau dengan kata lain seorang akademisi. Maka harusnya beliau lebih peka dalam menangkap substansi yang di lontarkan oleh kawan-kawan mahasiswa karena mencantumkan pengalaman beliau yang cukup lama sebagai seorang intelektual.
Secara garis besar klasifikasi kaum intelektual menurut Antinio Gramsci terbagi menjadi 2 kategori yakni Intelektual Organik dan Intelektual Tradisional.
Saya kira balasan atas gerakan yang kami lakukan akan segera di wujudkan dalam implementasi namun, prediksi saya meselest. dalam merespon sebuah gerakan
hanya berkutat pada tataran narasi saja, tidak secara nyata di wujudkan dengan cara yang baik dan penuh tanggungjawab. Bukankah menjadi seorang pengawas pemilu itu tidak cukup hanya pandai teori namun implementasi. sebagai perwujudan dari prinsip Integritas sebagai penyelenggara pemilu.
Yang pertama perihal tansparansi dan akuntabilitas mengenai proses CAT yang di laksanakan tersebut apaksah sudah dapat di katakan transparan dan akuntabel manakala pelaksanaan tes tersebut tidak adanya layar monitor terpampang yang memuat mengenai laporan tentang perolehan hasil nilai yang di urutkan berdasarkan nilai terbesar, hingga terkecil. Sehingga dengan hal tersebut memungkinkan seluruh pendaftar bisa mengontrol satu sama lainnya, sehingga meminimalisir potensi-potensi kecurangan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Saya kira para penyelenggara mesti belajar kembali mengenai makna tentang transparansi serta akuntabilitas.
Selanjutnya mengenai penggalan kalimat Logical fallacy ini salah satu yang menarik, jika narasi yang beliau sampaikan demikian, lalu bagaimana dengan apa yang beliau utarakan pada penggalan statetment sebelumnya dengan mengatakan "sayangnya press release itu tidak disertai fakta dan bukti. Tapi lebih pada asumsi tanpa dasar" Pada tulisan sebelumnya yang berjudul "Belum Khatam Baca Regulasi" saya sudah sampaikan dalam salah satu portal media bahwa ada kekeliruan tentang cara berpikir yang di sampaikan oleh beliau, terbukti dalam tulisannya beliau tidak dapat membedakan mana yang di maksud dengan Press Realase dan apa yang di maksud dengan Laporan Pengaduan (LAPDU) bukankah hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan yang di pertontonkan? Ataukah sebuah kewajaran yang sengaja di buat?
Ada satu pertanyaan yang tak kalah penting, kemanakah larinya KORDIV SDM Bawaslu Kabupaten Pandeglang sekaligus Ketua POKJA Perekrutan calon anggota panwascam dalam merespon hal ini. Hingga sampai saat ini yang membackup seluruh gerakan yang di lakukan oleh mahasiswa semuanya di bebankan kepada Bawaslu Provinsi, bukankah secara kewenangan yang harus bersuara adalah KORDIV SDM Bawaslu Kabupaten Pandeglang sehingga publik bisa mengetahui kinerja secara keorganisasian serta tanggungjawab yang telah di emban oleh POKJA Perekrutan calon anggota panwascam Bawaslu Kabupaten Pandeglang, bukan malah diam tidak bersuara dan lari dari masalah.
Agar Akuntabilitas serta Independensi lembaga terus dapat terpelihara dengan baik dan benar, serta sebagai bantahan jika di katakan tulisan ini minim referensi maka, tinggal dibuktikan saja secara ilmiah, dan apabila mau membantah mengenai hasil catatan-catatan ini, silahkan melakukan riset agar mempunyai bahan evaluasi yang di ketahui oleh publik dan pertanggungjawaban sebagai seorang intelektual.
jika kita membuka catatan-catatan mengenai evaluasi penyelenggaraan pemilu 2019 maka, point yang masih relevan untuk di perbincangkan adalah soal Integritas.
Dalam publikasi hasil riset yang di muat oleh salah satu lembaga institusi perguruan tinggi yang berjudul "PEMILU 2019 DAN UJIAN INTEGRITAS PENYELENGGARA"
dalam publikasi tersebut di katakan bahwa "Dalam pelaksanaannya, sebuah pemilu bisa dikatakan berintegritas jika seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik penyelenggara maupun peserta tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan."
Sebagai refleksi akan pentingnya menjunjung tinggi Integritas sudah seharusnya Bawaslu dapat membuktikan secara nyata, bukan hanya sekedar retorika bahwa Bawaslu memang betul-betul bekerja dengan maksimal serta steril dari kontaminasi cabang kekuasaan ataupun afiliasi politik manapun sehingga hasil dari kinerja lembaga dapat di pertanggungjawaban secara nyata di hadapan publik dan di hadapan lembaga pengadilan.
karena penyelenggara adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin adanya pemilu yang bebas dan adil, sehingga menjaga keyakinan publik terhadap proses demokrasi.
Catatan dari riset tersebut menunjukan sebanyak 2.441 jumlah aduan pelanggaran dengan berbagai modus pelanggaran diantaranya: Manipulasi suara, Money Politik, pelanggaran hak pilih, perlakuan tidak adil, pelanggaran hukum, kelalaian pada proses tahapan pemilu, hingga pelanggaran netralitas serta keberpihakan kepada peserta pemilu.
Inilah salahsatu indikator belum maksimalnya fungsi Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam mewujudkan tujuan pemilu yang bersih, berintegritas, serta berkeadilan,
Bagaimana mungkin penyelenggaraan pemilu dapat terwujud secara adil dan bermartabat, apabila dalam proses pelaksanaan seleksi tidak dapat membuktikan sebuah Integritas yang murni.
